Kementerian Keuangan:

• Mengenai pertumbuhan ekonomi, mengenai persepsi ekonomi makro yang dikatakan optimis,
  jika Indonesia mulai dari kuartal pertama di tahun 2018 dan untuk 2018 dengan kondisi yang Kementerian Keuangan evaluasi, Kementerian Keuangan melihat bahwa range target 2017 adalah 5,18 hingga 5,4.
• Kelompok konsumsi masyarakat dikelompokkan menengah dan keatas, kelompok dibawah mendapatkan program dari pemerintah sehingga gross 40% kevawah cukup meningkat.
• Dari sisi pertumbuhan domestic bruto dari investasi, peningkatan dari swasta terutama pada sector manufaktur maupun primer dan swasta masih cukup robas.
• Kementerian Keuangan akan menghadiri pertemuan di G7 leaders. Hubungan Amerika dengan LRT menimbulkan ketidakpastian kepada pasar global. Pertumnuhan ekspor bisa dipertahankan pada 7%.
• Kementerian Keuangan menganggap bahwa range di 5,4 hingga 5,8 masih cukup realistis.
• Kementerian Keuangan akan mendiskusikan titik pilihan dengan Komisi 11 dan Lembaga lainnya
  seperti Bappenas.
• Mengenai insentif fiskal, Kementerian Keuangan melakukan untuk di satu sisi ABPN harus dibuat sehat dan kredible. Fiscal Policy dibuat space karena ketidakpastian global.
• Indonesia harus mempertajam instrument fiskal didalam rangka memberikan insentif kepada sector produksi Indonesia dan juga meningkatkan investasi dan produksi.
• Kementerian Keuangan ingin menggunakan instrument fiskal untuk meningkatkan industry Indonesia.
• Dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi gejolak di lingkungan global, APBN Indonesia harus didesain fiscal space yang dibutuhkan apabila pemerintah melakukan tindakan untuk minimize.
• Apabila kebutuhan sangat besar, maka Kementerian Keuangan membutuhkan Fiscal Buffer. Jika dalam jangka menengah untuk alokasi distribusi, Indonesia juga harus meyakinkan APBN Indonesia bida melakukan kedua fungsi tersebut.
• Kementerian Keuangan akan tetap menjaga beberapa mekanisme untuk ketahanan fiscal Indonesia
  dengan memperkuat payung hukum untuk menangani krisis yang terjadi.
• Kementerian Keuangan akan terus melihat terutama terhadap ekstensifikasi dan berbagai
  instrument perjanjian perpajakan international yang saat ini sudah dimiliki yang bisa digunakan.
• Untuk pembiayaan devisit 2019, Kementerian Keuangan akan mengadakan hutang secara hati-hati, menjaga level resiko, memiliki instrument yang paling aman yang tersedia ketika Indonesia membutuhkan pembiayaan.
• Kementerian Keuangan memiliki instrument dan mekanisme untuk melakukan stabilitasi.
• Mengenai subsidi dan dana bakti social, Kementerian Keuangan terus menjaga.
• Instrumen fiscal yang bertujuan untuk menjaga sustainability dan menjaga APBN Indonesia sehat.
• Consumption masih memerlukan perhatian dan confidence yang besar.
• Kementerian Keuangan mengkalkulasi tambahan subsidi untuk bisa menetapkan berapa jumlah
  tambahan agar secara keuangan dan bisnis bida bertahan dengan baik dan meminta agar efisiensi bisa dipertahankan dan ditingkatkan.
• Dari sisi cost recovery, Kementerian Keuangan memahami bahwa selama ini belum ditemukan produksi minyak baru yang bisa meningkatkan produksi baru selama signifikan.
• Mengenai SKB4 Menteri, Kementerian Keuangan, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perancangan pada dasarnya untuk mengatur keselarasan dan persepatan.
• Untuk implementasi, Kementerian Keuangan menetapkan padat karya tunai dan dilakukan dengan apparat desa.
• Untuk mendukung implementasi dilakukan relaksasi.
• Anggaran untuk THR dan Gaji ke 13 untuk ASN THR melalui DHU, bahwa kebijakan mengenai THR sudah ada di nota keuangan.
• Untuk perhitungan DHU tidak menghitung tunjangan kinerja. Formula pembelanjaan pegawai tidak diperhitungkan 100%.
• Dalam pemberikan THR dan gaji 13, kepada seluruh pemerintah daerah gaji ke 13 berasal dari APBD.
• Penyediaan anggaran gaji ke 23 dilakukan dengan perubahan jabatan APBD.
• Melihat dari sector usaha dan mengalami tekanan karena akomoditas. Demand size melemah karena pengaruh penerimaan akomoditas.
• Investasi tidak pernah recover, semenjak 2010 investment menurun ke 6,7 kemudian pada tahun 2011 dan 2012 investment hanya mencapai 5% hingga 6%.

Bappenas:

• Data 79% kemiskinan di KBI misleading, 21% di Timur. Strategi pemerintah dengan mengurangi kemiskinan yaitu dengan membuat subsidi tepat sasaran.
• Dari pemerintah pusat, program yang terus diperbaiki yaitu PHK yaitu dari 10 juta keluarga.
• Program Rastra dengan penerima 15 juta keluarga dan sedang dalam proses.
• Bappenas ingin memperbaiki Rastra. Tahun lalu 1,4 juta sudah dialihkan ke BNPT.
• Tahun 2018 Bappenas merencanakan secara bertahap keakuratan data.
• Bappenas melihat data Kementerian Tenaga Kerja, tahun 2017 data tesebut mencakup data yang berprofesi di Indonesia. Dari jumlah skill job yang diperbolehkan sebesar 28% professional dan 24% manajer.
• Terdapat 28% tenaga asing dari Tiongkok dan 18% dari Jepang.
• Dari realisasi investasi asing, no. 1 Singapore, no. 2 Jepang dan no. 3 Tiongkok.
• Mengenai bendungan di Sulawesi Utara, terdapat 1 bendungan yang dicabut karena belum bisa dimulai pembangunannya hingga triwulan 2 tahun 2018.

Bank Indonesia:

• Gubernur BI berpendapat bahwa perlunya Indonesia untuk menyusun bauran kebijakan yang memang bisa di realisasikan asumsi tersebut. Policy tersebut perlu disusun dengan sasaran yang ingin dicapai.
• Bank Indonesia mengupayakan bagaimana Bank Indonesia tetap memberikan stabilitas perekonomian negara.
• Sistem pembayaran untuk mendorong digital keuangan. Bank Indonesia juga terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Lembaga serta pemerintah.
• Inflow sejak 24 Mei sudah mulai masuk.
• Kementerian Keuangan telah melakukan lelang dan juga pemenangan lelang semakin tinggi dan sudah masuk 13 Trilliun ke Inflow.

BPS:

• BPS setuju untuk tidak melihat GNE ratio saja.
• Rendahnya GME ratio di NTT menurun.
• Konsumsi RT, tumbuhan 4,9% dibanding pada triwulan 1 2017 meningkat.
• Pemerintah mengambil kebijakan, Rastra akan dialihkan ke BNPT.
• BPS akan menambah variable khusus sehingga bisa membuat evaluasi.